DESA PENGULON,KECAMATAN GEROKGAK,KABUPATEN BULELENG

Pengulon - 27 Januari 2020 Pemerintah Desa Pengulon Melaksanakan Apel Pagi dan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Pengulon yang di hadiri oleh Ketua Bumdes Jagatdhita Desa Pengulon.  Apel Pagi Rapat Koordinasi

Pengulon - 23 Januari 2019 telah di laksanakannya Rapat Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Oleh BPD dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa oleh Perbekel dalam Rangka Penyusunan RPJM ( Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Desa Pengulon Tahun 2020-2025.  Rapat yang di bukak Oleh Sekretaris Desa ( Nyoman Darmada ) pukul 09;00 Wita, yang bertempat di Ruang Rapat Perbekel Pengulon di hadiri oleh Bapak Camat Gerokgak yang di wakili oleh Kasi Pembangunan Bapak Kadek Suaspada, Anggota BPD Pengulon, Perbekel Pengulon dan Staf Pemerintah Desa Pengulon,  Pendamping Desa, sKleian Desa Adat dan Prajuru, Kleian Subak Pengulon dan Prajuru, Kelian Subak Merta Sari Desa Pengulon, PHDI dan WHDI Desa Pengulon, Ketua PKK dan Anggota, Ketua LPM dan Anggota, Ketua Karang Taruna dan Anggota, Ketua KelompokWanita Tani Se-Desa Pengulon, Ketua Kelompok Kube Se-Desa Pengulon, Ketua Kelompok Sari Rahayu, Ketua Kelompok Tani Hutan Bukit Warna Kerti, Ketua Bumdes Jagatditha dan Pengurus, Ketua KP SPAM Ti

Pengulon - Tanggal 17 Januari 2020 Badan Pertanahan Nasional   (BPN) Kabupaten Buleleng membagikan Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019, Sebanyak 145 Sertifikat yang sudah di bagikan Kepada Masyarakat Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Pembagian sertifikat tanah yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Pengulon sekitar pukul 10 : 00 Wita BPN Kab. Buleleng secara langsung menyerahkan sertifikat ke Kepada Masyarakat Pengulon yang di dampingi oleh Sekretaris Desa ( Nyoman Darmada ) dan KBD Desa Pengulon. Sekretaris Desa ( Nyoman Darmada ) didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berharap melalui kegiatan PTSL ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan agraria yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Dengan demikian masyarakat akan memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, sehingga dapat lebih mendorong terciptanya p